AS Mengizinkan Beberapa Investasi Asing di Area di luar Pemerintah Kontrol di Suriah

Pada hari Kamis (12/5), Departemen Keuangan AS menyetujui kegiatan di 12 sektor termasuk pertanian, konstruksi, dan keuangan, tetapi menjelaskan bahwa itu tidak mengizinkan transaksi apa pun dengan pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad atau yang ditunjuk berdasarkan apa yang disebut Caesar Act. 

Pejabat AS, bagaimanapun, menekankan bahwa langkah itu harus dilihat sebagai membantu upaya beberapa negara untuk kembalinya Suriah ke wilayah Arab. Mereka menegaskan kembali bahwa Washington tidak berniat mencabut sanksi terhadap pemerintah Damaskus.

“Investasi sektor swasta di area ini akan membantu mengurangi kemungkinan kebangkitan ISIS (Daesh) dengan memerangi kondisi putus asa yang memungkinkan perekrutan dan jaringan dukungan kelompok teroris,” kata seorang pejabat senior pemerintah AS yang tidak mau disebutkan namanya.

Pejabat AS menambahkan bahwa ada minat dari perusahaan swasta termasuk yang bekerja di negara tetangga, tetapi dia tidak memberikan nama.

Lisensi juga mengizinkan pembelian produk minyak seperti bensin di daerah tersebut, kecuali untuk transaksi yang melibatkan pemerintah Suriah atau yang ditetapkan berdasarkan sanksi AS.

Itu tidak mengizinkan impor minyak atau produk minyak asal Suriah ke Amerika Serikat.

Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di timur laut Suriah, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh. Damaskus mengatakan pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya negara.

Mantan presiden AS Donald Trump mengakui pada lebih dari satu kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di Suriah untuk minyaknya.

Setelah gagal menggulingkan pemerintah Suriah melalui proxy dan keterlibatan langsung dalam konflik, pemerintah AS telah meningkatkan perang ekonominya di negara Arab.

Pada Juni 2020, AS memberlakukan apa yang disebut Caesar Act yang memberlakukan sanksi terberat yang pernah ada di Suriah dengan dugaan tujuan mencekik sumber pendapatan bagi pemerintah.

Sanksi telah melumpuhkan ekonomi negara yang dilanda perang dengan melarang perusahaan asing berdagang dengan Damaskus.

Suriah mengatakan tujuan sebenarnya dari tindakan tersebut adalah untuk menekan warga Suriah dan mata pencaharian mereka.

Para pejabat juga mengatakan peningkatan penyelundupan sumber daya strategis Suriah adalah taktik tidak manusiawi terbaru yang menggunakan kebutuhan dasar rakyat sebagai alat untuk menekan pemerintah.[IT/r]