Ulama Terkemuka Bahrain Mengecam Partisipasi dalam Pemilihan Parlemen sebagai 'Pengkhianatan'

"Tanggung jawab rakyat Bahrain adalah memboikot pemilu, dan partisipasi di dalamnya adalah pengkhianatan," kata Ayatollah Sheikh Isa Qassim dalam pidato langsung yang disiarkan Jumat (11/11) dari sejumlah saluran TV regional.

Dia mencatat bahwa parlemen Bahrain bertindak mendukung penguasa dan merugikan bangsa Bahrain.

Parlemen ini adalah alat untuk melakukan penindasan, katanya, di tengah meningkatnya seruan untuk memboikot pemilu.

Pada hari Kamis (10/11), ulama menulis di sebuah posting Twitter bahwa pemungutan suara palsu dimaksudkan untuk "membantai demokrasi" di kerajaan Teluk Persia.

Dia mengatakan bahwa partisipasi pemilih tidak akan menghasilkan konsolidasi demokrasi di Bahrain karena sebagian besar masyarakat dikecualikan dari proses politik.

“Bagaimana mungkin memperkuat demokrasi [di Bahrain], sementara pemilihan awalnya dirancang untuk menghancurkannya? Ini adalah pemilu yang pintunya tertutup bagi mereka yang mencari demokrasi,” tegasnya.

Sementara itu, Masyarakat Islam Nasional al-Wefaq Bahrain yang dibubarkan mengatakan kelompok-kelompok oposisi, dalam sebuah pertunjukan penolakan langsung terhadap kediktatoran dan penindasan oleh rezim Manama yang berkuasa, dengan suara bulat setuju untuk memboikot pemilihan yang akan datang.

“Mengingat suasana yang semakin mencekik, kediktatoran dinasti Al Khalifah yang berkuasa, pengabaian sama sekali terhadap tuntutan publik dan pelanggaran hak rakyat untuk menentukan nasib mereka sendiri, kelompok oposisi Bahrain yang berbasis di luar negeri serta aktivis sosial dan politik di negara itu telah mengambil keputusan untuk tidak memberikan suara dalam pemilihan mendatang,” kata wakil sekretaris jenderal al-Wefaq Sheikh Hussain al-Daihi dalam sebuah wawancara dengan jaringan televisi berbahasa Arab Lualua.

Wefaq, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 14 September, menggambarkan boikot pemilihan 12 November sebagai tugas nasional, menekankan bahwa rezim Manama yang berkuasa mempertahankan kontrol mutlak atas proses pemilihan dan berusaha untuk memasang badan legislatif yang lemah, yang tugas utamanya adalah memperkuat citra dinasti Al Khalifah yang korup dan menutupi pelanggaran hak asasi manusianya.

Ia menambahkan bahwa keretakan konstitusional dan politik antara rezim Bahrain dan bangsa semakin dalam dari hari ke hari, alasan utama yang, katanya, adalah kurangnya kesepakatan sosial antara kedua belah pihak.

Dengan tidak adanya pemerintahan yang nyata, rezim Al Khalifah melanjutkan pemerintahan otoriternya dengan memaksakan kehendak politik, ekonomi, keamanan dan sosialnya pada bangsa Bahrain, kata Wefaq.[IT/r]