Knesset Israel Menyetujui Resolusi yang Menolak Negara Palestina

Knesset mengesahkan rancangan resolusi pemerintah pada hari Rabu yang secara sepihak menolak pengakuan negara Palestina oleh Zionis “Israel”.

Resolusi tersebut disahkan dengan suara mayoritas, karena 99 dari 120 anggota parlemen Zionis Israel mendukung undang-undang tersebut.

Mosi tersebut awalnya disetujui oleh kabinet pada hari Minggu dan sekarang akan diberlakukan setelah disetujui oleh Knesset. Pada hari pengesahannya di tingkat kabinet, Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu menjelaskan bahwa resolusi tersebut bertujuan untuk menolak apa yang disebut “diktat internasional” mengenai penyelesaian permanen dengan Palestina. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa jika penyelesaian ingin dicapai, "penyelesaian itu hanya akan terjadi melalui negosiasi langsung antara para pihak, tanpa prasyarat."

Baca selengkapnya: Membawa kembali tawanan Israel bukanlah prioritas utama, kata Smotrich

Menanggapi pemungutan suara hari ini, Netanyahu memuji perolehan suara Knesset, dan menambahkan bahwa perdamaian membutuhkan kemenangan total atas perlawanan Palestina dan negosiasi langsung harus dilakukan tanpa prasyarat.

“Dalam pesan yang jelas kepada komunitas internasional,” kata Netanyahu, “Knesset memberikan suara yang sangat besar untuk menentang segala upaya untuk secara sepihak memaksakan negara Palestina pada Zionis Israel. Upaya seperti itu hanya akan membahayakan Zionis Israel dan akan menghalangi perdamaian sejati yang kita semua cari. "

“Perdamaian hanya bisa tercapai setelah kita meraih kemenangan total atas Hamas dan melalui perundingan langsung antar pihak tanpa prasyarat,” ujarnya. “Saya mengucapkan selamat kepada anggota Knesset dari koalisi dan oposisi yang mendukung proposal saya yang menentang pembentukan negara Palestina,” ujarnya.

Persetujuan parlemen Zionis Israel terhadap resolusi tersebut dikecam oleh Kementerian Luar Negeri Palestina pada hari Rabu (21/2).

“Dengan menolak negara Palestina dan menunjukkan permusuhan kepada dunia, mereka terus-menerus berusaha melanggar hak-hak rakyat kami dengan pasukan pendudukan mereka, menyandera negara Palestina dari kepentingan kolonial rasis mereka,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Keputusan Knesset adalah “upaya resmi Zionis Israel untuk menentang komunitas internasional.”

“Keanggotaan penuh Negara Palestina di PBB dan pengakuannya oleh banyak negara tidak memerlukan izin dari [Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin] Netanyahu,” bunyi pernyataan itu.

Apa sekarang?
Permasalahan ini menimbulkan kemunduran penting bagi AS, yang selama empat tahun terakhir, sejak lahirnya Abraham Accords, telah secara aktif berupaya mendorong normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan rezim Zionis Israel.

Arab Saudi telah berulang kali menyatakan bahwa satu-satunya hambatan yang menghalangi kesepakatan normalisasi adalah pembentukan Negara Palestina.[IT/r]