'Bom' Gallant Membuat Takut Haredim: Wajib Militer Sebagai Ganti 'Pembongkaran' Pemerintah

Gallant mengatakan pada konferensi pers bahwa kementeriannya tidak akan memaksakan undang-undang wajib militer tanpa persetujuan dari semua orang di pemerintahan darurat. Ini termasuk partai-partai koalisi utama yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu, dan blok “Kamp Nasional” yang dipimpin oleh Benny Gantz.

Gallant secara efektif mengatakan bahwa Haredim akan dipaksa untuk mengenakan seragam seperti orang lain kecuali kesepakatan dicapai untuk menyelesaikan teka-teki wajib militer ketika resolusi pengecualian pemerintah berakhir pada akhir Maret.

Blok Haredi telah menolak usulan tersebut dan menuntut anak-anak mereka, yang mengabdikan diri untuk mempelajari Taurat dan mereka yang lulus dari lembaga pendidikan Taurat, tetap dibebaskan dari wajib militer. Namun beberapa anggota koalisi, termasuk para menteri di blok “Likud” dan “Kamp Nasional” serta partai oposisi resmi menentang pengecualian tersebut dan ingin semua orang berbagi beban perang.

Gallant menggemakan narasi yang menunjuk pada “kebutuhan mendesak untuk perluasan dinas militer bagi tentara aktif kita dan perpanjangan tugas cadangan bagi tentara cadangan,” mengingat perang yang sedang berlangsung di Gaza dan semakin besarnya tantangan yang dihadapi Zionis “Israel”.

“Setiap rancangan undang-undang yang disetujui oleh semua pihak dalam koalisi darurat akan dapat saya terima,” tambahnya. “Tetapi tanpa persetujuan dari seluruh koalisi, sistem pertahanan di bawah kepemimpinan saya tidak akan mengajukan undang-undang tersebut.”

Dia percaya bahwa “adalah mungkin dan penting untuk mencapai kerangka kerja yang disepakati untuk rancangan undang-undang tersebut, serta untuk sebagian besar masyarakat Haredi,” dan menyerukan Netanyahu untuk “memimpin proses bersama dengan semua faksi koalisi, dan untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan mengenai rancangan undang-undang tersebut.”

Pidato Gallant disampaikan dua minggu setelah “Kamp Nasional” menyampaikan rencananya untuk merekrut Haredim ke dalam tentara Zionis “Israel”. Para menteri dan mantan kepala staf blok tersebut, Benny Gantz dan Gadi Eisenkot, mengkondisikan dukungan mereka terhadap perpanjangan masa tugas militer jika pemerintah menerima rencana mereka, yang berupaya untuk secara bertahap meningkatkan jumlah “warga Zionis Israel” yang wajib militer selama sepuluh tahun ke depan. .

Pada tahun 2015, undang-undang wajib militer diberlakukan, yang mengecualikan “Haredim” dari dinas, namun Mahkamah Agung menghapuskannya pada tahun 2017, setelah melalui pertimbangan, keberatan, dan banding dengan alasan bahwa hal tersebut melanggar kesetaraan.

Sejak penghapusannya, Knesset telah memperpanjang pengecualian untuk Haredim lebih dari satu kali, tanpa undang-undang sebenarnya yang secara eksplisit mengecualikan mereka dari dinas. Pemerintah sekarang harus memberlakukan undang-undang wajib militer baru yang dapat menyelesaikan masalah ini atau membentuk mayoritas yang memungkinkan perpanjangan pengecualian, yang ditolak oleh sebagian besar segmen masyarakat Zionis “Israel”, terutama kelompok sekuler.

Menurut Yeshi Cohen, seorang analis urusan Haredi di situs “Kikar Hashabat”, pernyataan Gallant mengejutkan para pemimpin blok Haredi.

Cohen mengatakan kepada Radio 103FM bahwa “Lingkaran Haredi memperkirakan bahwa bom yang dijatuhkan oleh Gallant akan membawa kita, dalam beberapa minggu atau bulan, ke putaran pemilu yang baru. Bahkan mereka [partai Haredi dan lingkarannya] ragu bahwa kejadian tersebut direncanakan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah.”

Ia percaya bahwa siapa pun yang ingin mencapai solusi nyata “melakukannya secara diam-diam, tidak di tengah keributan, dan tidak melibatkan publik dalam isu yang sangat sensitif, dan di mana partai Haredi pada dasarnya tidak mempunyai wewenang, dibandingkan dengan otoritas kepemimpinan spiritual gerakan Haredi.”

Dia meragukan bahwa kelompok tersebut akan menyetujui rencana yang disampaikan oleh Gantz dan Eisenkot karena rencana mereka “juga membahas perekrutan pemuda ultra-Ortodoks pada usia tertentu untuk dinas militer dan sipil, dan kecil kemungkinannya bahwa para rabi akan setuju untuk memecat mereka. Siswa “Midrashic” dari tempat duduk mereka untuk tujuan wajib militer.”

Dia mencatat bahwa gerakan “Haredi” [Ortodoks], yang dianggap paling ketat secara agama di “Israel”, mencakup sekitar 13% dari populasi. Ini adalah komunitas totaliter yang tertutup, yang tunduk pada pembatasan khusus dalam berkomunikasi dengan “dunia luar.”

Anggota masyarakat dilarang menggunakan ponsel pintar dan menonton televisi serta mengabdikan diri sampai usia tertentu untuk mempelajari literatur Taurat dan Talmud. Mereka tidak berpartisipasi dalam menjalankan tugas seperti semua “warga Zionis ‘Israel’,” sementara mereka mendapatkan “hak” penuh seperti orang lain.[IT/r]