Laporan Media Israel: Netanyahu Mengancam Tidak Ada Pemerintahan Tanpa RUU Haredi

Menteri Pertahanan Zionis Israel Yoav Gallant mengkritik anggota koalisi karena penolakan mereka untuk berkompromi mengenai masalah pemberian pengecualian menyeluruh dari militer Zionis Israel kepada Yahudi Haredi ultra-Ortodoks. Batas waktu untuk undang-undang baru semakin dekat, sehingga menimbulkan ketegangan tinggi di dalam koalisi.

Keputusan mengenai undang-undang wajib militer juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemimpin oposisi. Yair Lapid telah meminta menteri kabinet perang Benny Gantz untuk menarik partai Persatuan Nasional dari pemerintah jika rancangan undang-undang tersebut disahkan. Masalah ini diperkirakan akan dibahas Selasa (26/3) depan di antara para menteri.

Potensi pengesahan undang-undang wajib militer dapat menyebabkan pergolakan politik lebih lanjut, karena Netanyahu dilaporkan mempertimbangkan akan menghapuskan kabinet perang dan memperluas pemerintahan koalisi. Hal ini telah memicu perselisihan internal dan meningkatnya ketegangan di kalangan pengambil keputusan Zionis Israel.

Agresi yang sedang berlangsung di Gaza, ditambah dengan ketidaksepakatan mengenai penanganan negosiasi dan administrasi perang, semakin memperumit situasi. Penolakan warga Yahudi Haredi untuk bertugas di IOF telah memicu protes di wilayah pendudukan Al-Quds, dan ketegangan meningkat terkait masalah tersebut.

Ketika otoritas pendudukan Zionis Israel bergulat dengan tantangan internal dan eksternal, nasib pemerintah berada dalam bahaya. Pendirian Netanyahu yang teguh terhadap rancangan undang-undang Haredi dapat menjadi penentu kemenangan koalisi, dan berpotensi memberikan dampak luas terhadap politik Zionis Israel di masa depan.[IT/r]