Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran Gelar Seminar dan Dialog Kebangsaan

Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran menggelar seminar dan dialog kebangsaan dengan tema "Membumikan Persatuan Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial", Jumat, 10/08/18, di Universitas Internasional Imam Khomeini, Qom, Republik Islam Iran.

Dialog kebangsaan untuk memperingati kemerdekaan Indonesia ke 73 ini digelar atas kerjasama antara Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Tehran.

Duta Besar Octavino Alimuddin hadir sebagai keynote speaker yang dihadiri pula perwakilan-perwakilan pembicara dari seluruh pelajar di Iran. Muhammad Ma’ruf dari Tehran, hadir sebagai perwakilan dari Ikatan Pelajar Indonesia (IPI), Abdul Latif, perwakilan dari HPI Iran, Ramza Hidayatullah, perwakilan dari Pelajar Indonesia dan Ismail Amin, perwakilan dari Kerukunan Keluarga Sulawesi (KKS).

Duta Besar RI untuk Tehran merangkap Turkmenistan, dalam pembukaan mengatakan pentingnya dialog-dialog seperti ini digelar, untuk memupuk kembali semangat persatuan bangsa Indonesia, terutama bagi mereka yang tinggal di luar negeri.

Menurut Alimuddin, ada banyak permasalah-permasalahan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, diantaranya adalah masalah pendidikan, intolerensi dan ekstrimisme, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan pertahanan keamanan.

"Bahaya intoleransi dan ekstrismisme jauh lebih besar daripada terorisme karena orang tidak dapat dihukum hanya dengan berpikir, baru ketika berbuat. Ekstrismisme merupakan ladang subur berkembangnya benih-benih aksi kekerasan dan atau terorism", tegasnya.

Menurut data dari litbang Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran, mengutip dari data Kedubes, selama periode 2018, setidaknya terdapat 5 kasus terrorisme yang terjadi di Indonesia secara berturut-turut.

Sorotan penting Dubes dalam pidatonya terkait pendidikan adalah masalah mahalnya biaya yang menyebabkan berbagai masalah di Indonesia.

"Dari kualitas pendidikan Indonesia, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara berkembang di Asia Pasifik sedangkan kualitas para guru berada pada level 14 dari 14 negara berkembang", tegasnya.

Masalah mahalnya pendidikan sebenarnya sudah lama menjadi sorotan pemerintah, karena itu pemerintah sedang melakukan berbagai program unggulan diantaranya adalah, Pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019, meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal.

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka men­cerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkem­bangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ber­akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta ber­tanggung jawab”, katanya.

Dibidang pembangunan, menurut Alimuddin, pemerintah saat ini tengah berusaha meningkatkan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat (padat karya), pembangunan irigasi kecil, pengembangan air minum dan sanitasi, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Kegiatan preservasi jalan Lintas Timur, Barat dan Tengah Sumatera, peningkatan dan preservasi jalan Trans Papua  dan Kalimantan, dan penggantian jembatan pada lintas utama.

Terkait hal ini pemerintah sedang menaikkan anggaran infrastruktur menjadi Rp1,7 T dari usulan RAPBN 2018 untuk pemeraataan pembangunan dan perbaikan koneksivitas.

Dibidang Hankam, Duta Besar mengatakan, Pancasila yang melahirkan Trisakti yaitu berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya, sebagai basis utama Hankam.

"Berdaulat dalam politik berarti tidak ada “intervensi”, sebagai alat diplomasi di panggung dunia, serta dihormati dan dihargai sebagai bangsa yang kuat".

Untuk penguatan ideologi sebagai dasar penangkalan terhadap etsrimisme dan terorisme, pemerintah menguatkan kembali ideologi Pancasila yang diharapkan akan mengatasi segala bentuk ancaman dan tantangan.

"Berpartisipasi aktif membantu pemerintah dalam mengatasi ancaman dan tantangan dengan senantiasa mengedepaankan persatuan demi terwujudnya keadilan sosial", pintanya dihadapan ratusan peserta diskusi.

Menurutnya, partisipasi pemuda Indonesia wajib diperkuat dalam memberikan manfaat pasti bagi masyarakat yang memiliki keunggulan, kemandirian, berakhlak mulia, berbudaya, dan berkeadaban.

"Bersatu memajukan bangsa ini dengan ide kreatif, berkarakter serta motivasi berprestasi yang tinggi, gotong royong, solidaritas dan harmoni sehingga Indonesia menjadi negara yang berwibawa, berdaulat dan berkeadilan sosial di panggung Internasional", tegasnya.

Dialog yang digelar di kampus terbesar di Qom itu dihadiri oleh ratusan para pelajar dari berbagai jurusan yang sebagian besar tergabung dalam Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran. [IT]