Kurdistan Irak Diam-diam Jual Minyak ke Rezim Zionis dengan Harga Diskon

Laporan tersebut mengutip perdagangan sebagai salah satu alasan mengapa daerah semi-otonom itu menyeret kakinya untuk mencapai kesepakatan ekspor minyak dengan pemerintah pusat di Baghdad.

Rezim Zionis membeli sejumlah besar minyak Irak dari pihak-pihak tertentu dan "mafia" di wilayah Kurdistan dengan harga serendah $ 16 atau $ 17 dolar, kata Al-Araby al-Jadeed.

Minyak itu diproduksi di Erbil dan Sulaymaniyah dan kemudian pindah ke pelabuhan Mersin dan Ceyhan di Turki melalui kota kecil perbatasan Irak, Zakho. Dari sana, dimuat ke kapal tanker yang membawanya ke pelabuhan terbesar Ashdod di rezim pendudukan.

Sementara Harian Inggris Financial Times melaporkan, medio Agustus lalu, Israel telah memperoleh 75 persen pasokan minyaknya dari Kurdistan Irak, dengan lebih dari sepertiga dari ekspor itu melalui pelabuhan Ceyhan.

Para pemimpin Kurdistan enggan terlibat dalam dialog dengan Baghdad untuk menyelesaikan masalah-masalah luar biasa tentang aliran minyak dari wilayah tersebut.

Pada akhir Februari, Menteri Perminyakan Irak Thamer al-Ghadhban mengatakan pemerintah pusat belum menerima bagian minyak yang diproduksi dari ladang Kurdistan.

"Organisasi Negara untuk Pemasaran Minyak (SOMO) Irak belum menerima 250.000 barel minyak mentahnya dari ladang minyak Kurdistan dalam kerangka anggaran federal 2019 Irak," kata Ghadhban kepada media pemerintah al-Iraqiyah.

Dilaporkan pada bulan November bahwa kedua belah pihak hampir mendapatkan kesepakatan untuk memulai kembali ekspor minyak dari wilayah sengketa di Kirkuk sebagai akibat dari tekanan AS untuk meningkatkan produksi setelah menjatuhkan sanksi pada industri minyak Iran.

Presiden AS Donald Trump telah berjanji untuk menurunkan ekspor minyak Iran ke "nol" dan kesepakatan Baghdad-Kurdistan konon akan menambah hingga 400.000 barel minyak per hari ke pasokan internasional untuk memudahkan kenaikan harga setelah kemungkinan penurunan penjualan Iran.

Perdagangan minyak Kurdi dengan rezim Zionis bertentangan dengan hukum Irak yang telah menyatakan ikatan atau kontribusi kepada rezim itu sebagai hukuman mati.

Seorang pejabat Irak yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada al-Araby al-Jadeed bahwa berbagai faksi politik telah meminta Perdana Menteri Adil Abdul-Mahdi untuk membahas masalah ini dengan para pejabat Kurdi dan menemukan cara untuk mengakhiri bisnis penyelundupan minyak.
 
Anggota parlemen Irak marah atas laporan tentang peningkatan ekspor minyak wilayah Kurdistan ke wilayah yang diduduki Israel. [IT]