Legislator: Kehadiran Militer AS yang Berkelanjutan di Irak Sama dengan Pendudukan

“Pengerahan pasukan asing harus disetujui oleh pemerintah mengingat fakta bahwa Irak adalah negara berdaulat. Kegagalan Amerika Serikat untuk mematuhi resolusi parlemen mengenai penarikan pasukannya dari wilayah Irak adalah bentuk pendudukan wilayah Irak," Thamer al-Zaiban, anggota Aliansi Fatah, mengatakan kepada kantor berita bahasa Arab- al-Maalomah dalam sebuah wawancara eksklusif pada hari Minggu (19/4).

“Presiden AS Donald Trump menggambarkan dirinya sebagai pelindung Irak dan rakyatnya. Ini ditolak oleh kami,” tambahnya.

Anggota parlemen Irak dengan suara bulat menyetujui RUU pada 5 Januari, menuntut penarikan semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat dari negara itu setelah pembunuhan Letnan Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, bersama dengan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Hashd al-Sha'abi Irak, dan rekan-rekan mereka dalam serangan udara AS yang disahkan oleh Presiden Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad dua hari sebelumnya.

Kemudian pada 9 Januari, Adel Abdul-Mahdi, perdana menteri sementara Irak, meminta Amerika Serikat untuk mengirim delegasi ke Baghdad yang ditugaskan untuk merumuskan mekanisme untuk langkah tersebut.[IT/r]