Negara-negara Muslim Seharusnya Tidak Mematuhi Sanksi AS Terhadap Iran

Ketua Parlemen Iran telah meminta pemerintah Muslim untuk menghindari mengikuti sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap Iran pada saat-saat pandemi virus corona.

"Dalam situasi saat ini di mana semua orang bergulat dengan krisis pandemi virus corona, rezim AS telah memberlakukan sanksi yang kejam dan ilegal terhadap bangsa Iran, yang kami harapkan tidak dipatuhi oleh negara-negara sahabat dan Muslim," kata Mohammad Baqer Qalibaf dalam percakapan telepon pada hari Senin dengan Azhar Azizan Harun, juru bicara Dewan Perwakilan Malaysia.

Menunjuk pada kebutuhan untuk meningkatkan persatuan di antara negara-negara Muslim, Qalibaf berkata, "Iran dan Malaysia, sebagai dua negara penting di dunia Muslim, harus memperluas kerja sama untuk meningkatkan solidaritas di antara negara-negara Muslim dan menghindari perpecahan."

Anggota parlemen Malaysia, pada bagiannya, merujuk pada sanksi AS terhadap Iran, dengan mengatakan, "Malaysia masih memegang posisinya terkait sanksi, dan kami tidak mengakui larangan ilegal, yang tidak sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Harun menambahkan, upaya yang dilakukan untuk mempersatukan negara-negara Muslim merupakan bagian utama dari kerja sama antara Teheran dan Kuala Lumpur.

"Iran dan Malaysia selalu berusaha untuk memperkuat persatuan Umat Islam, terutama mengingat bahwa memperkuat persatuan di antara negara-negara Muslim diperlukan dalam menghadapi tantangan."

Washington telah memperketat sanksinya terhadap Iran dalam beberapa bulan terakhir, menentang peringatan dari Teheran dan organisasi hak asasi manusia internasional bahwa pembatasan tersebut sangat menghambat perjuangan sektor kesehatan Iran melawan virus corona.(IT/TGM)