0
Monday 9 November 2020 - 04:42
Palestina dan Kesepakatan AS, Israel dan Arab Teluk:

Haniyeh: Perjuangan Palestina Sedang Ditantang oleh "Segitiga Politik Kejahatan"

Story Code : 896685
Ismail Haniyeh- the head of the political bureau of the Palestinian Hamas resistance movement.jpg
Ismail Haniyeh- the head of the political bureau of the Palestinian Hamas resistance movement.jpg
Ismail Haniyeh hari Sabtu (8/11) membuat pernyataan tersebut saat berbicara di webinar tentang situasi Yerusalem al-Quds yang diduduki Zionis Israel dan normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab baru-baru ini.

Haniyeh mencap apa yang disebut kesepakatan abad ini yang diungkapkan oleh Presiden AS Donald Trump tentang konflik Zionis Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun, bersama dengan rencana rezim Tel Aviv untuk mencaplok bagian yang lebih besar dari Tepi Barat yang diduduki dan Lembah Jordan serta upaya oleh beberapa negara Arab untuk menjalin hubungan normal dengan Zionis Israel sebagai "segitiga politik kejahatan" yang dihadapi perjuangan Palestina.

Haniyeh mencatat bahwa presiden AS yang akan "mencoba untuk melenyapkan dan mengubur perjuangan Palestina, tetapi dia akan pergi dan perjuangan Palestina akan terus hidup."

Komentar pejabat tinggi Hamas muncul ketika calon presiden dari Partai Demokrat Amerika Serikat, Joe Biden, melampaui ambang batas kemenangan 270 suara di Kolese Pemilihan AS untuk memenangkan Gedung Putih dan menggeser Trump pada hari Sabtu (7/11).

“Kesepakatan abad ini berupaya untuk menciptakan lingkungan, di mana perjuangan Palestina akan lenyap. Karena itu, sudah saatnya kita [sebagai orang Arab] memaksakan kemitraan di antara semua faksi nasional, menjauh dari perselisihan internal, dan melawan musuh bersama,” tandas Haniyeh.

Apa yang disebut inisiatif "kesepakatan abad ini" secara terang-terangan merongrong hak warga Palestina untuk menjadi kenegaraan dengan imbalan janji-janji yang tidak jelas tentang peluang ekonomi dasar.

Skema yang sangat provokatif, yang selanjutnya menyangkal hak pengungsi Palestina untuk kembali bagi ke tanah air mereka, juga mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB dan telah ditolak oleh sebagian besar komunitas internasional.[IT/r]
 
Comment