Dilantik, Duta Besar Pertama UEA untuk Israel

Mohammed Mahmoud Al-Khaja, dilantik pada hari Minggu oleh Wakil Presiden dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, yang juga penguasa Dubai.

Dalam upacara pelantikan, Perdana Menteri meminta Al-Khaja untuk mengonsolidasikan hubungan antara UEA dan Israel dengan cara yang mempromosikan budaya "perdamaian, hidup berdampingan dan toleransi," Press TV melaporkan.

Kabinet UEA menyetujui pendirian kedutaan besar di Tel Aviv bulan lalu.

Israel secara resmi membuka kedutaan besarnya di ibukota UEA, Abu Dhabi, bulan lalu dengan Eitan Na'eh menjabat sebagai penjabat duta besar.

Ditengahi AS, Israel menandatangani kesepakatan normalisasi dengan UEA dan Bahrain pada 15 September 2020, yang dikenal sebagai Abraham Accords. Sejak itu, beberapa pertemuan dan kunjungan bilateral telah dilakukan antara pejabat Israel dan Emirat.

Warga Palestina memandang kesepakatan itu sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan mereka.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas memprotes kesepakatan normalisasi dengan Israel, mengatakan itu tidak akan membuahkan hasil selama Amerika Serikat dan rezim Israel tidak mengakui hak-hak bangsa Palestina dan menolak untuk menyelesaikan masalah pengungsi Palestina.

Abbas menegaskan kembali bahwa tidak akan ada perdamaian, keamanan atau stabilitas bagi siapa pun di wilayah tersebut kecuali jika rezim Israel mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina, dan Palestina dapat memulihkan hak penuh mereka seperti yang ditetapkan dalam resolusi internasional.

Sebaliknya, UEA dan Bahrain telah secara dramatis memangkas bantuan keuangan mereka kepada PBB untuk pengungsi Palestina setelah dua negara Teluk Persia itu setuju untuk mencapai kesepakatan normalisasi.

Jaringan televisi Saluran 12 Israel, mengutip Pusat Penelitian Kebijakan Timur Dekat, melaporkan awal bulan ini bahwa UEA mendanai Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) hanya 1 juta dolar tahun lalu. Sangat sedikit dibanding 53 juta dolar dan 51 juta dolar pada 2018 dan 2019.

Laporan itu mengatakan tindakan itu dapat dilihat sebagai tindakan pembalasan setelah Palestina mengutuk kedua negara Teluk Persia tersebut atas hubungan diplomatik mereka dengan Israel, dan menuduh mereka melakukan pengkhianatan.[IT/AR]