0
Friday 26 May 2023 - 15:07
Eropa - Zionis Israel:

Organisasi Serikat Pekerja Utama Eropa Mendukung Boikot Produk Permukiman Israel

Story Code : 1060208
Organisasi Serikat Pekerja Utama Eropa Mendukung Boikot Produk Permukiman Israel
Keputusan itu dibuat pada hari Kamis (25/5) selama sesi ke-15 kongres Konfederasi Serikat Buruh Eropa (ETUC) di Berlin, kantor berita resmi Palestina Wafa melaporkan.

“Selama kongres, ETUC menyerukan langkah-langkah pengaturan untuk mencegah badan hukum UE mengimpor atau mengekspor produk yang diproduksi di permukiman ilegal Zionis Israel sesuai dengan perjanjian UE dan hukum internasional,” kata kantor berita itu.

Organisasi tersebut mengutip ilegalitas pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki berdasarkan hukum internasional, juga mendukung hak rakyat Palestina untuk memiliki negara merdeka dengan al-Quds yang diduduki sebagai ibukotanya.

“Para peserta meminta negara-negara Uni Eropa untuk memastikan bahwa ruang lingkup geografis perjanjian asosiasi UE dihormati,” tambah Wafa.

Konfederasi, yang mewakili lebih dari 45 juta pekerja Eropa dan serikat pekerja mereka, juga menekankan perlunya mencapai “solusi dua negara,” dan pembentukan perdamaian abadi di wilayah Palestina.

Pengumuman itu muncul sehari setelah Sven Kuhn von Burgsdorff, duta besar Uni Eropa untuk Palestina, mengutuk rencana rezim Zionis Israel untuk membangun hampir 600 unit pemukim ilegal baru di Tepi Barat yang diduduki.

Zionis Israel telah menyetujui proposal untuk menginvestasikan 29 juta shekel Zionis Israel ($ 8 juta) untuk mengembangkan kota bersejarah Sebastia, utara Nablus, untuk memungkinkan lebih banyak pemukim mencapai daerah tersebut dan untuk mengurangi akses warga Palestina ke sana.

Zionis Israel menduduki Tepi Barat, termasuk bagian barat kota suci al-Quds, pada tahun 1967. Zionis Israel kemudian mencaplok al-Quds Timur, yang diinginkan warga Palestina sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Sejak itu, lebih dari 600.000 orang Zionis Israel telah pindah ke lebih dari 230 permukiman di tanah yang diduduki. Semua pemukiman ilegal menurut hukum internasional dan telah dikritik oleh Dewan Keamanan PBB dalam beberapa resolusi.[IT/r]
Comment