Dewan Militer Sudan Tolak Lakukan Kudeta Militer

Omar Zain al-Abdin, kepala Dewan Militer pada Jumat, 12/04/19, mengatakan dewan militer akan tetap berkuasa selama dua tahun, dan akan "membuka dialog dengan partai-partai politik".

"Akan ada pemerintahan sipil dan kami tidak akan campur tangan dalam komposisinya", katanya.

Omar Zain al-Abdin juga meminta kepada diplomat asing untuk bantuannya, karena Sudan memiliki beberapa masalah ekonomi, mengacu pada kekurangan bahan bakar dan makanan.

"Peran dewan militer adalah untuk melindungi keamanan dan stabilitas negara," tambahnya.

Ribuan warga, berpakaian putih, melakukan demo besar dalam cuaca panas yang membakar Sudan pada hari Jumat di luar kompleks tentara yang luas. Kompleks itu menjadi titik fokus protes besar sejak Sabtu lalu.

Omar Bashir, yang mengambil alih kepemimpinan dalam kudeta militer 1989, ditahan pada Jumat, tetapi dewan militer tidak  akan mengekstradisinya.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) juga telah mengeluarkan dua surat perintah penangkapan terhadap Bashir atas dugaan genosida dan kejahatan perang.

Dewan militer mengumumkan masa transisi selama dua tahun, tetapi utusan PBB Sudankepada Dewan Keamanan di New York mengatakan, bahwa ini dapat dipersingkat "tergantung pada perkembangan di lapangan dan kesepakatan antara para pemangku kepentingan".

Para pengamat mengatakan penggulingan Bashir dalam "kudeta istana" menjadikan transisi negara itu menuju demokrasi sebagai prospek yang lebih jauh.

"Perebutan kekuasaan di dalam komplotan keamanan yang mengambil alih kekuasaan kemarin baru saja dimulai," kata Alex de Waal, seorang spesialis Sudan di Universitas Tufts.

"Bashir telah mengendalikan persaingan dan ambisi mereka; penghapusannya menyebabkan ketidakpastian," katanya.


Sementara itu, Washington mendesak dewan militer untuk menahan diri dan memberi ruang bagi partisipasi sipil dalam pemerintah.

Uni Eropa juga mendesak tentara untuk melakukan penyerahan "cepat" kepada pemerintah sipil.

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengatakan bahwa transisi dua tahun yang diawasi oleh militer "bukanlah jawabannya."

"Kita perlu melihat langkah cepat menuju kepemimpinan sipil yang inklusif dan representatif," kata Hunt. [IT/AFP]