Babak Baru Perang Donald Trump dan Twitter

Islam Times.org' target='_blank'>Islam Times - Cuitan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali ditegur oleh Twitter. Setelah sempat ditegur karena cuitan tak berdasar, kini cuitan Trump dilabeli sebagai 'perilaku kasar'.

Sebagaimana diketahui, pada bulan Mei lalu, Twitter mengatakan bahwa cuitan Trump tentang pemungutan suara melalui surat "berisi informasi yang berpotensi menyesatkan tentang proses pemungutan suara dan telah diberi label serta ada konteks tambahan seputar surat suara yang dikirim lewat pos."

Trump sebelumnya tidak pernah mendapatkan sanksi dari Twitter terkait akunnya.

"Dia secara keliru mengklaim bahwa surat suara yang dikirim lewat pos akan menyebabkan 'pemilihan yang curang'," kata pemberitahuan Twitter. "Namun, pemeriksaan fakta mengatakan bahwa tidak ada bukti surat suara yang masuk lewat pos terkait dengan kecurangan pemilih."

Pencoblosan "melalui surat" diusulkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di AS (CDC). Metode ini dinilai membuka peluang bagi warga AS untuk berpartisipasi secara aman, dan ikut menaati aturan pembatasan jarak sosial.

Twitter mengonfirmasi ini adalah pertama kalinya mereka menandai salah satu tweet Trump di bawah kebijakan baru yang dirancang untuk membidik informasi berbahaya dan menyesatkan. Kebijakan baru ini diperkenalkan pada awal bulan Mei, mulanya ditujukan untuk menanggapi cuitan-cuitan yang tidak dapat diandalkan kebenarannya terkait penyebaran virus corona SARS-CoV-2.

Trump tidak terima cuitannya diberi label sebagai 'Tidak Berdasar' oleh tim pengecek fakta di jejaring sosial Twitter. Trump pada Selasa (26/05) menuduh Twitter telah melakukan sensor, dan "mencampuri pemilihan presiden tahun 2020."

"Twitter benar-benar membatasi KEBEBASAN BERBICARA, dan saya, sebagai Presiden, tidak akan membiarkan hal itu terjadi!" tulis Presiden Trump.

Kemudian, Trump pada hari Rabu (27/05) mengancam akan meregulasi secara ketat dan bahkan menutup perusahaan-perusahaan penyedia platform media sosial.

Namun, lagi-lagi Trump berulah dalam cuitannya. Twitter pun tak bosan-bosan untuk menegur mantan pebisnis itu.

Seperti dilansir AFP, Rabu (24/6/2020), ini merupakan pertama kalinya pihak Twitter melabeli cuitan Trump sebagai konten 'perilaku kasar'. Pihak Twitter sebelumnya melabeli cuitan Trump lainnya sebagai 'menyesatkan' dan 'melanggar standar dalam mempromosikan kekerasan'.

Cuitan Trump yang dilabeli 'perilaku kasar' oleh Twitter itu berbunyi: "Tidak akan pernah ada 'Zona Otonomi' di Washington DC, selama saya menjadi Presiden Anda. Jika mereka mencoba (menciptakan Zona Otonomi), mereka akan berhadapan dengan kekuatan serius."

Pihak Twitter mengumumkan bahwa penggunaan bahasa ancaman oleh Trump dalam cuitannya telah melanggar kebijakan Twitter. Cuitan itu di-hide dan sebuah warning tag disematkan Twitter pada cuitan yang mengandung kata 'serious force' atau 'kekuatan serius' itu.

Pihak Twitter tidak menghapus cuitan Trump itu karena ini menjadi kepentingan publik. Jika ingin membaca cuitan lengkap Trump, pengguna harus mengklik label peringatan Twitter.

"Tweet ini melanggar aturan Twitter soal perilaku kasar. Namun, Twitter menetapkan bahwa ini mungkin menjadi kepentingan publik agar tweet ini tetap bisa diakses," demikian bunyi peringatan Twitter pada cuitan Trump.

Dalam pernyataan kepada AFP, pihak Twitter menyatakan tindakan memberi label peringatan itu dilakukan karena cuitan Trump itu melanggar kebijakannya terhadap perilaku kasar dengan 'ancaman berbahaya terhadap sebuah kelompok yang dapat diidentifikasi'.

Cuitan Trump yang di-hide itu masih berkaitan dengan 'Zona Otonomi' bebas polisi yang dibangun para demonstran di Seattle, negara bagian Washington, dua pekan lalu. Aksi demonstran itu memicu kemarahan di kalangan konservatif AS.

Di Washington DC, ibu kota AS, para demonstran dilaporkan berupaya mendirikan tenda-tenda di taman dekat Gedung Putih. Mereka dilaporkan ingin membangun Zona Otonomi serupa seperti yang ada di Seattle. Coretan berbunyi 'BHAZ' yang merupakan kependekan Black House Autonomous Zone terlihat di dekat gereja setempat, dekat Gedung Putih.[IT/Onh/Afp/Detik]