Presiden Palestina Mengutuk Perluasan Pemukiman Israel Di Wilayah Pendudukan

Kepresidenan Palestina telah mengecam keras rencana baru Israel untuk membangun setidaknya 2.200 unit pemukim dan memperluas kegiatan pemukiman di Yerusalem al-Quds dan di tempat lain di seluruh wilayah Palestina yang diduduki.

Kepresidenan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis mengatakan bahwa kegiatan konstruksi Israel adalah pelanggaran yang jelas dan substantif terhadap Kesepakatan Oslo dan bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang telah menyatakan permukiman di Tepi Barat dan Timur al-Quds sebagai “pemukiman yang mencolok. pelanggaran hukum internasional.”

Pernyataan itu juga meminta masyarakat internasional untuk mengakhiri "perampasan tanah, penggusuran, dan kebijakan perluasan pemukiman" rezim Tel Aviv di wilayah pendudukan.

Permukiman, terutama di al-Quds Timur, adalah "garis merah dan tempat-tempat sucinya belum dijual, konsesi, atau tawar-menawar," tambahnya.

Pelanggaran Israel atas hak-hak rakyat Palestina yang diakui secara internasional tidak akan dikompromikan atau diterima, tegasnya.

Menurut pernyataan itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam panggilan telepon baru-baru ini dengan Presiden AS Joe Biden menyatakan "penolakan dan kecaman keras" terhadap unit pemukim baru.

Kepresidenan Palestina memberi tahu pemerintahan Biden bahwa “agenda ekspansionis Israel memicu ketegangan dan menciptakan ketidakstabilan di kawasan itu.”

Kepresidenan menegaskan kembali bahwa "perdamaian dan keamanan sejati terkait dengan sejauh mana komitmen terhadap semua kesepakatan dan resolusi internasional."(IT/TGM)