Oposisi: Saatnya Menutup Pangkalan Angkatan Laut Amerika di Bahrain, Mengusir Pasukan Militer

“Salah satu fungsi dan misi terpenting dari pangkalan militer Amerika adalah untuk melestarikan dinasti Al Khalifah, yang melayani mereka di Bahrain. Pangkalan itu telah melatih tentara bayaran Yordania, Pakistan, Suriah dan Yaman tentang bagaimana menekan pemberontakan rakyat Bahrain yang dimulai pada pertengahan Februari 2011,” kata Koalisi Pemuda Revolusi 14 Februari dalam sebuah pernyataan.

Kelompok oposisi menyoroti bahwa Bahrain, setelah normalisasi hubungan rezim Manama dengan Zionis Israel pada September 2020, telah berubah menjadi sarang spionase serta pusat terkemuka untuk kegiatan pengintaian dan mata-mata terhadap Iran dan kelompok perlawanan.

Gerakan Bahrain menuntut pembongkaran pangkalan Angkatan Laut AS di Juffair, yang terletak 8 kilometer (lima mil) tenggara Manama, selain pengusiran semua perwira AS dan Zionis Israel, penasihat keamanan dan militer.

“Masalahnya saat ini bukan pada program nuklir Iran, tetapi lebih pada posisi geopolitik Iran dan ancaman revolusioner yang ditimbulkannya terhadap imperialisme, Zionisme, dan kefanatikan Arab, serta dukungannya yang tak tergoyahkan untuk fakta perjuangan Palestina dan Palestina, Lebanon, Irak, dan Yaman,” bunyi pernyataan itu juga.

Koalisi Pemuda Revolusi 14 Februari akhirnya menyerukan “semua orang yang mencintai kebebasan dan terhormat di seluruh dunia Muslim dan di seluruh dunia untuk mengeksplorasi semua jalan yang tersedia, menawarkan dukungan dan mengadopsi posisi berprinsip untuk membubarkan pangkalan AS yang berbasis di Bahrain.”

Ulama paling terkemuka di Bahrain Ayatollah Sheikh Isa Qassim mengatakan bahwa menyusun konstitusi baru adalah satu-satunya jalan keluar dari krisis politik di negara kecil Teluk Persia yang dilanda protes, mendesak rezim di Manama untuk mengejar kesepakatan dengan oposisi Bahrain alih-alih semakin menekan perbedaan pendapat.

Demonstrasi telah diadakan di Bahrain secara teratur sejak pemberontakan rakyat dimulai pada pertengahan Februari 2011.

Para peserta menuntut agar rezim Al Khalifah melepaskan kekuasaan dan memungkinkan sistem yang adil yang mewakili semua warga Bahrain didirikan.

Manama, bagaimanapun, telah berusaha keras untuk menekan tanda-tanda perbedaan pendapat. [IT/r]