Iran Berjanji Akan Menanggapi dengan 'Tegas' terhadap Resolusi AS-E3 yang Disahkan oleh IAEA

“US-E3 menempatkan agenda picik mereka di atas kredibilitas IAEA dengan mendorong Resolusi terhadap negara dengan program nuklir damai paling transparan di dunia,” kicau juru bicara Kementerian Luar Negeri Said Khatibzadeh Kamis (9/6) pagi.

“Para pemrakarsa bertanggung jawab atas konsekuensinya. Tanggapan Iran tegas & proporsional,” tambahnya.

Sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri juga mengecam "pendekatan non-konstruktif" dari IAEA, dengan mengatakan Republik Islam "telah mengambil langkah-langkah quid pro quo praktis yang mencakup pemasangan sentrifugal canggih dan penonaktifan kamera yang beroperasi di luar Perjanjian Perlindungan".

“Penerapan resolusi ini, yang didasarkan pada laporan Direktur Jenderal IAEA yang tergesa-gesa dan tidak seimbang serta informasi palsu dan palsu dari rezim Zionis, hanya akan melemahkan proses kerja sama dan interaksi Republik Islam Iran dengan Iran. IAEA," katanya.

Pernyataan itu mengatakan IAEA tampaknya telah menghidupkan kembali masalah yang telah diselesaikan antara kedua belah pihak tujuh tahun lalu, meskipun Republik Islam telah "selalu bekerja sama secara konstruktif" dengan badan tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Iran, katanya, telah menunjukkan itikad baik bekerja sama dengan IAEA dengan memberikan informasi teknis yang akurat sebagaimana dikonfirmasi oleh pernyataan bersama mereka yang dikeluarkan pada bulan Maret ketika Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengunjungi Tehran.

"Demikian pula, Badan diharapkan untuk mengambil pendekatan independen, tidak memihak dan profesional, mengambil langkah-langkah konstruktif dan realistis untuk menormalkan masalah perlindungan yang menurut pengakuan Badan sendiri tidak menimbulkan kekhawatiran proliferasi," kata pernyataan itu.

"Sepertinya ada yang lupa bahwa semua masalah masa lalu ditutup sekali dan untuk semua pada 15 Desember 2015 oleh Dewan Gubernur," tambahnya.

Resolusi itu, yang diusulkan oleh AS, Jerman, Prancis dan Inggris, disetujui Rabu (8/6) malam dengan 30 suara mendukung, dua menentang dan tiga abstain.[IT/r]