China Rilis Makalah tentang Reunifikasi Taiwan

“Kami akan bekerja dengan ketulusan terbesar dan mengerahkan upaya terbaik kami untuk mencapai reunifikasi damai. Tetapi kami tidak akan meninggalkan penggunaan kekuatan, dan kami memiliki opsi untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan,” kata dokumen kebijakan, yang dirilis pada hari Rabu (10/8).

Kontinjensi diperlukan "untuk menjaga dari campur tangan eksternal dan semua kegiatan separatis," menurut surat kabar itu, dan tidak menargetkan "rekan China kita di Taiwan."

Beijing menyatakan bahwa mereka akan menggunakan kekerasan hanya jika terpaksa melakukannya jika ada pihak lain yang melanggar garis merahnya.

Buku putih tersebut menetapkan klaim kedaulatan China atas Taiwan, berdasarkan sejarah, hukum internasional, dan aspirasi rakyat China. Dikatakan hubungan lintas selat telah meningkat pesat selama beberapa dekade. Beijing melihat reunifikasi damai di bawah pengaturan “satu negara, dua sistem” – yang akan memungkinkan Taipei untuk mempertahankan kebijakan domestiknya – sebagai tujuan akhir dari kebijakan Taiwan-nya.

Meningkatnya ketegangan yang sedang berlangsung bertentangan dengan jalur rekonsiliasi yang menguntungkan secara objektif, kata pemerintah China, menyalahkan pasukan anti-China di AS. Mereka bekerja “untuk menghasut kelompok-kelompok di dalam Taiwan untuk menimbulkan masalah dan menggunakan Taiwan sebagai pion melawan China,” katanya.

“Dibiarkan tidak terkendali, [upaya ini] akan terus meningkatkan ketegangan di seluruh selat, lebih lanjut mengganggu hubungan China-AS, dan sangat merusak kepentingan AS sendiri,” surat kabar itu memperingatkan. Beijing “tidak akan meninggalkan ruang untuk kegiatan separatis dalam bentuk apa pun” di Taiwan, tambahnya.

Pemerintah Taiwan di bawah Partai Progresif Demokratik yang berkuasa telah “mengadopsi sikap separatis, dan berkolusi dengan kekuatan eksternal dalam tindakan provokatif berturut-turut yang dirancang untuk memecah negara,” surat kabar itu menegaskan.

Ini membandingkan dorongan separatis untuk penaklukan Taiwan oleh Kekaisaran Jepang pada akhir abad ke-19, yang menjadi titik kumpul bagi nasionalisme China. Setiap upaya untuk mengambil pulau itu dari China akan bertentangan dengan keinginan 1,4 miliar orang China, termasuk 23 juta yang tinggal di Taiwan sendiri, kata dokumen itu.

Taiwan adalah benteng terakhir pasukan nasionalis China selama perang saudara tahun 1940-an, yang dimenangkan oleh lawan komunis mereka. AS mendukung kaum nasionalis dan mempertahankan hubungan informal dengan Taipei bahkan setelah mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing pada 1979.

Buku putih itu diterbitkan seminggu setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi berkunjung ke Taiwan meskipun ada keberatan dari Beijing. Perjalanan itu memicu krisis diplomatik antara kedua negara dan mendorong China untuk meluncurkan latihan militer di sekitar pulau itu.[IT/r]