Turki Menangguhkan Perjanjian Pengendalian Senjata Utama Eropa

Perjanjian CFE tahun 1990 menjadi tidak berarti lagi setelah Rusia menarik diri, kata Ankara

Menurut keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dan diterbitkan pada hari Jumat (5/4), Türki akan menghentikan implementasi Perjanjian Angkatan Bersenjata Konvensional di Eropa (CFE) pada 8 April.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Oncu Keceli mengatakan, “tidak ada kemungkinan untuk melanjutkan implementasi perjanjian yang berarti” sejak Rusia meninggalkan perjanjian tersebut pada bulan November.

CFE asli ditandatangani pada tahun 1990 oleh NATO dan Uni Soviet. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi jumlah tank, kendaraan tempur lapis baja, artileri, dan pesawat yang dapat dikerahkan oleh kedua belah pihak antara pantai Atlantik dan Pegunungan Ural. Perjanjian tersebut kemudian diubah untuk mencerminkan pecahnya blok Soviet dan perluasan NATO ke arah timur pada akhir tahun 1990an.

Anggota NATO menolak untuk meratifikasi versi CFE yang diadaptasi, yang pada akhirnya menyebabkan penangguhan CFE pada tahun 2007 oleh Rusia. Moskow juga menyebut rencana Washington untuk menempatkan rudal anti-udara di Eropa sebagai salah satu alasan bubarnya perjanjian tersebut.

Rusia menarik diri dari CFE pada November 2023, dengan alasan bahwa perjanjian yang tadinya menjanjikan menjadi tidak ada gunanya karena dukungan militer Barat terhadap Ukraina, sanksi terhadap Moskow, dan “kebijakan bermusuhan” lainnya. AS menangguhkan partisipasinya dalam CFE setelah penarikan diri Rusia.

CFE bukan satu-satunya pakta pengendalian senjata yang tidak berlaku lagi karena ketegangan yang terjadi saat ini antara Rusia dan NATO. Pada tahun 2019, AS menarik diri dari Perjanjian INF tahun 1987, yang membatasi jumlah rudal nuklir jarak menengah Amerika dan Rusia yang diluncurkan dari darat. Moskow keluar dari perjanjian itu tahun lalu. Perjanjian tersebut berantakan karena kedua negara saling menuduh satu sama lain melakukan pelanggaran secara diam-diam.

Pada tahun 2020, AS meninggalkan Perjanjian Open Skies, yang mengizinkan penerbangan pengawasan timbal balik di seluruh wilayah peserta. Rusia pun mengikuti langkah yang sama dan meninggalkan perjanjian tersebut setahun kemudian.[IT/r]