Ultimatum 20 Hari: Gantz Menikam Netanyahu

Melansir dari Alwaght, adalah Benny Gantz, seorang pemimpin oposisi di kabinet perang, yang menetapkan batas waktu untuk melanjutkan pekerjaannya dengan pemerintah setelah delapan bulan bekerja sama.

Dalam pidato Sabtu malam, Benny Gantz mengumumkan prasyarat kelanjutan kerjasamanya di kabinet.

“Netanyahu memiliki waktu hingga 8 Juni untuk mengumumkan strategi perang yang komprehensif sehingga penduduk wilayah utara dapat kembali ke rumah mereka pada bulan September… Kita telah menjalani perang untuk bertahan hidup sejak 7 Oktober,” katanya.

Pejabat Israel itu menambahkan bahwa perang telah mengungkap masalah besar dan kelemahan masyarakat Israel dan terlihat kontradiksi dalam koalisi perang akhir-akhir ini.  Menurutnya, kelompok minoritas telah mengambil alih kekuasaan di Israel dan mereka yang berkuasa menjadi pengecut dan beberapa politisi hanya peduli pada kepentingan sendiri.

Dia melanjutkan bahwa Israel harus segera mengubah kebijakannya dan tidak membiarkan situasi yang ada. Para pemimpin harus memiliki pandangan lebih komprehensif mengenai situasi, mengidentifikasi risiko dan tantangan serta mencari strategi internal yang lebih komprehensif.

"Kita harus berusaha membentuk koalisi Eropa-Arab untuk mengelola Jalur Gaza. Kita harus mengembalikan orang-orang utara ke sana dan memperkuat perdamaian dengan Arab Saudi. Kemudian kita akan mengadili Hamas dan semua musuh kita di mana pun dan kapan pun," lanjutnya.

Dia memperingatkan bahwa jika Netanyahu melanjutkan kebijakannya, mereka akan mengupayakan pemilu, dan jika dia gagal memenuhi tuntutan mereka, mereka akan keluar dari koalisi. Benny Gantz juga mengakui bahwa perjanjian yang diusulkan baru-baru ini seimbang dan dapat diperluas.

Dia juga mengungkapkan bahwa tidak ada koordinasi antara dirinya dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, namun mereka bekerja untuk kepentingan Israel
.
Gantz juga menyerukan pembentukan segera komite pencari fakta terkait kegagalan 7 Oktober.

Ultimatum Gantz muncul setelah menteri pertahanan Israel pekan lalu menentang strategi kabinet perang dan secara terbuka meminta Netanyahu untuk membuat strategi yang jelas dengan mengembalikan pasukan militer untuk melawan Hamas di wilayah di mana kekuatan gerakan tersebut diyakini telah diusir. Pernyataan ini mengungkapkan kesenjangan dalam pemerintahan Israel mengenai perang Gaza dan membuat marah Netanyahu serta para menteri garis kerasnya.

Sumber di kabinet perang mengatakan bahwa hubungan antar anggota cukup buruk akhir-akhir ini, terutama karena kurangnya keputusan strategis dan kurangnya kemajuan dalam kesepakatan pertukaran tahanan. Semakin meluasnya perpecahan politik membuat kemungkinan runtuhnya kabinet perang dan pemerintahan asemakin besar.


Kelompok garis keras menyerang Gantz
Para menteri kabinet garis keras yang tidak pernah mentolerir suara-suara yang menentang perang Gaza segera menyerang Gantz setelah ultimatum dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengatakan Gantz  adalah pemimpin kecil dan penipu besar yang tujuan bergabungnya dengan pemerintah adalah memecah belah pemerintah. Kunjungan Gantz ke Washington hanyalah sebuah sebagian upya kecil dari konspirasinya.

"Orang yang menjamu Abu Mazen [Presiden Palestina Mahmoud Abbas] di rumahnya, mendatangkan pekerja dari Gaza, memimpin perjanjian penyerahan gas dengan Lebanon, menghilangkan hambatan keamanan penting di AS, dan membahayakan tentara Golani karena kepeduliannya terhadap Palestina adalah pihak terakhir yang bisa menawarkan alternatif keamanan," katanya.

Sementara itu, menteri komunikasi di kabinet Israel meminta Gantz mengundurkan diri dengan alasan Gantz ingin Otoritas Palestina menguasai Gaza.  Sementara Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang juga merupakan menteri garis keras, mengatakan pihaknya akan menang dengan atau tanpa Gantz.

Sama dengan Gantz, Yair Lapid pada Sabtu malam juga mengatakan bahwa ia harus mengumumkan kepergiannya dari "kabinet koalisi terburuk" dalam sejarah rezim itu.

“Gantz harus menyatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam pengkhianatan terhadap tahanan, pengusiran warga Israel di utara dan kehancuran perekonomian kita… Gantz harus mengumumkan bahwa dia tidak akan membantu Netanyahu tetap berkuasa dan akan meninggalkan kabinet yang dipimpinnya saat ini dan menuntut pemilihan umum,” kata Lapid yang menjabat sebagai PM dalam kabinet koalisi bersama Gantz.


Tanda-tanda kesenjangan dalam kabinet perang terkait perang Gaza
Kesenjangan politik yang semakin besar selama perang terjadi ketika pasukan Israel mengalami pukulan telak dari Brigade Al-Qassam di berbagai wilayah Gaza seperti Jabalia di utara hingga Rafah di selatan, dan kesenjangan ini dapat berdampak negatif terhadap perkembangan medan pertempuran. 

Pernyataan para menteri garis keras menunjukkan bahwa semua keputusan perang hanya dibuat oleh Netanyahu dan teman-temannya di dalam pemerintahan, dan orang-orang seperti Gantz praktis terpinggirkan dari lingkaran pengambilan keputusan, dan pembentukan kabinet perang serta masuknya beberapa mantan pejabat keamanan di dalamnya dimaksudkan untuk mengurangi tekanan politik dari pihak oposisi. Media berbahasa Ibrani telah berulang kali melaporkan bahwa Netanyahu sendiri yang memutuskan perang Gaza dan mengorbankan kepentingan Israel demi kepentingan politiknya sendiri.

Ameer Makhoul, pakar urusan Israel, mengatakan kepada situs Cairo Today bahwa kesenjangan dalam kabinet perang dimulai beberapa bulan lalu, namun keengganan Gantz untuk mengambil sikap berani mencegah keruntuhan kabinet tersebut. Jika pemerintah atau dewan perang runtuh dua bulan lalu, operasi Rafah mungkin tidak akan terjadi sekarang, karena Netanyahu menjalankan misi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jadi, kemungkinan besar pembubaran pemerintahan dan pemilihan umum akan dilakukan.

Dengan ultimatum Gantz dan penolakan Gallant terhadap operasi Rafah, tampaknya jika Netanyahu dan komplotan rahasianya menolak persyaratan Gantz, kabinet perang dan pemerintahan akan runtuh. Hal ini karena Gantz dan sejumlah komandan senior yang hadir di kabinet perang bekerja sama dengan Netanyahu untuk menjaga keamanan dan berperang melawan Hamas, dan jika mereka merasa diabaikan oleh kelompok garis keras dan merasakan risiko terhadap keberadaan Israel, kemungkinan besar anggota pemerintahan lainnya akan bergabung dengan mereka juga. 

Meskipun, menurut para ahli dan media Ibrani, kini hanya Netanyahu yang melanjutkan perang di Gaza demi kepentingan politiknya sendiri dan tidak mendengarkan siapa pun, dengan semakin intensifnya perpecahan politik di saat protes publik terhadap kabinet sedang intensif, kondisi menjadi lebih mengerikan bagi para pemimpin Tel Aviv. 

Netanyahu membutuhkan kohesi dan persatuan nasional untuk melanjutkan perang, namun jika protes meluas, fokus pemerintah akan teralihkan dari perlawanan terhadap Hamas. Dari aspek lain, pengalaman dua tahun terakhir menunjukkan bahwa para pemimpin oposisi, termasuk Gantz, mahir dalam memobilisasi protes dan membangun pengaruh di kalangan tentara, dan kemungkinan besar pihak oposisi akan kembali ke jalur ini untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu. Dalam beberapa bulan terakhir, pemberontakan telah menyebar di antara pasukan cadangan tentara terkait penempatan pasukan di Gaza, dan pihak oposisi dapat memperkuat dimensi ketidaktaatan ini dan secara serius menantang kabinet. 

Dengan semakin dalamnya kesenjangan keamanan dan politik yang berdampak negatif terhadap kekuatan militer, kelompok-kelompok Palestina dapat memanfaatkan peluang kelemahan Israel untuk meningkatkan pendirian mereka di meja perundingan. Tentu saja, penarikan tokoh oposisi dari kabinet perang dan kekalahan di medan pertempuran akan memaksa Netanyahu untuk menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Hamas. Sementara itu, karena kelompok garis keras mengaitkan kehadiran mereka di pemerintahan koalisi dengan kelanjutan perang dengan Hamas, berakhirnya perang dan menerima gencatan senjata akan mengakhiri kehidupan politik Netanyahu.[IT/AR]