Lavrov: Rusia akan Hadapi Upaya DK PBB sebagai Alat untuk Melemahkan JCPOA

Selama pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, Lavrov menekankan Rusia akan menghadapi upaya beberapa negara untuk menggunakan Dewan Keamanan PBB sebagai alat untuk merusak Kesepakatan Nuklir.

Pernyataannya datang sebagai tanggapan atas tindakan AS di Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata Iran, yang dijadwalkan berakhir pada Oktober 2020.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengklaim bahwa AS tidak akan mengizinkan Iran membeli senjata konvensional setelah sanksi PBB berakhir pada Oktober.

Pompeo berencana akan mengajukan ketentuan dalam perjanjian nuklir Iran, yang dikeluarkan oleh pemerintahan Trump pada tahun 2018, dalam upaya untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran atau menerapkan kembali sanksi PBB (PBB) yang lebih keras, New York Times melaporkan.

Dia juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata Iran dengan alasan mencegah perlombaan senjata baru di Timur Tengah.

Mengecam upaya Amerika Serikat untuk memperpanjang embargo senjata PBB terhadap Iran yang akan berakhir pada bulan Oktober dalam surat terpisah, Menlu Rusia dan diplomat senior China telah mulai membangun sebuah kasus di PBB terhadap klaim Washington bahwa hal itu dapat memicu kembalinya semua sanksi terhadap Iran di Dewan Keamanan.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov dan diplomat top pemerintah China, Wang Yi, keduanya menulis surat kepada dewan beranggotakan 15 orang dan ketua PBB Antonio Guterres ketika Amerika Serikat mengancam untuk memicu apa yang disebut sebagai snapback sanksi berdasarkan perjanjian nuklir Iran, meskipun Washington keluar dari perjanjian pada 2018.

Dalam sepucuk surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan yang diedarkan Senin (15/6), menteri Rusia mengatakan pernyataan oleh pejabat Departemen Luar Negeri AS bahwa pemerintahan Trump tidak berencana untuk melanjutkan komitmennya berdasarkan perjanjian nuklir tetapi berencana untuk menggunakan hak-hak yang diduga diperoleh dari resolusi yang disahkan itu "konyol dan tidak bertanggung jawab," menurut Associated Press.[IT/r]