Pembangkang Bahrain Menuntut Rezim Al Khalifah ke Pengadilan atas Perangkat Lunak FinSpy

Firma hukum Leigh Day mengatakan Said al-Shehabi, seorang aktivis politik Bahrain terkenal yang berbasis di Inggris dan anggota Gerakan Kebebasan Bahrain, dan Musa Mohammed akan meminta Pengadilan Tinggi London akhir pekan ini untuk mengizinkan kasus mereka dilanjutkan.

Mereka menyatakan bahwa komputer mereka terinfeksi FinSpy pada September 2011, tujuh bulan setelah protes anti-rezim dimulai di Bahrain.

Shehabi dan Mohammed mengatakan mereka menggunakan komputer untuk mendapatkan foto dan video yang mendokumentasikan serangan terhadap warga Bahrain di luar negara pulau itu.

Mereka juga menggunakannya untuk berkomunikasi dengan aktivis lain, jurnalis, tahanan politik, korban penyiksaan dan keluarga serta pengacara mereka.

Tetapi mereka baru menyadari bahwa mereka telah dimata-matai tiga tahun kemudian, setelah Wikileaks merilis daftar target sehubungan dengan penggunaan FinSpy oleh rezim Al Khalifah.

Spyware, yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi Anglo-Jerman Gamma Group, dilaporkan dapat melakukan pengawasan langsung melalui kamera dan mikrofon komputer serta mengakses dokumen, email, dan pesan.

Shehabi mengatakan, gugatan yang dijadwalkan akan disidangkan di pengadilan pada Selasa dan Rabu (3-4/2).

"Kami ingin menunjukkan bahwa melecehkan orang dengan cara ini dilakukan oleh negara... Ini mengganggu dan tidak boleh dibiarkan," katanya.

“Siapa yang tahu apakah kami akan menang, tetapi penting untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa itu terjadi dan kami dapat melakukan sesuatu untuk itu,” kata Shehabi.

Shehabi dan Mohammed berpendapat bahwa pelecehan dan cedera pribadi itu "disebabkan oleh tindakan atau kelalaian" di Inggris, tetapi rezim Manama mengklaim memiliki kekebalan negara.

“Pemerintah asing seharusnya tidak dapat bersembunyi di balik kekebalan negara ketika mereka dituduh menyebabkan kerugian serius bagi mereka yang tinggal di Inggris,” kata Ida Aduwa, seorang pengacara di Leigh Day, yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Kami berharap pengadilan akan menolak argumen Kerajaan Bahrain sehingga kami dapat melanjutkan ke persidangan tentang masalah kasus ini,” tambahnya.

Ulama paling terkemuka di Bahrain Ayatollah Sheikh Isa Qassim mengatakan bahwa menyusun konstitusi baru adalah satu-satunya jalan keluar dari krisis politik di negara kecil Teluk Persia yang dilanda protes, mendesak rezim di Manama untuk mengejar kesepakatan dengan oposisi Bahrain alih-alih semakin menekan perbedaan pendapat.

Demonstrasi telah diadakan di Bahrain secara teratur sejak pemberontakan rakyat dimulai pada pertengahan Februari 2011. [IT/r]