Rusia Mengecam Skema Pengambilalihan Aset AS

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis (19/1) malam, Kedutaan Besar Rusia di AS menuduh Washington "jelas mengabaikan norma hukum yang diterima secara umum" setelah "Departemen Kehakiman" [DOJ] AS mengumumkan bahwa mereka akan mentransfer aset Rusia yang "dihilangkan" ke Kiev. .

“Preseden berbahaya seperti itu hanya berfungsi untuk mendiskreditkan Amerika Serikat sebagai 'benteng' usaha bebas. Washington, dengan tangannya sendiri, merongrong kepercayaan pada sistem keuangan Amerika dan internasional, serta keamanan yurisdiksi dolar,” katanya, menyebut keputusan itu “pelanggaran nilai-nilai fundamental Amerika yang tampaknya tak tergoyahkan.”

Presiden AS Joe Biden pertama kali mengusulkan skema transfer aset pada bulan April, menyarankan bahwa setiap properti yang disita yang dianggap "terkait dengan kleptokrasi Rusia" harus digunakan untuk "mendukung Ukraina". Agar rencana itu berhasil, Kongres diharuskan mengubah beberapa undang-undang, dan DOJ mengonfirmasi pada hari Kamis bahwa perubahan itu termasuk dalam paket pengeluaran besar-besaran $1,7 triliun yang disahkan akhir tahun lalu.

Washington dan sekutunya juga telah membekukan aset milik bank sentral Rusia, berjumlah sekitar $300 miliar, tetapi sejauh ini tidak menemukan pembenaran hukum untuk menyita properti itu secara langsung.

Pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengecam penyitaan aset sebagai "tindakan yang sepenuhnya tidak sah, melanggar standar hukum komersial dan internasional yang dapat diterima secara umum." Dia memperingatkan bahwa setiap upaya untuk mengambil dana milik Rusia dan mengarahkannya ke Ukraina akan melanggar hak milik dan mengatakan Moskow akan menanggapi dengan tindakan balasan yang "tepat".

Lebih dari 1.000 entitas Rusia dan 1.300 individu saat ini berada di bawah sanksi Amerika, menurut data dari Atlantic Council, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington, DC yang memiliki hubungan dekat dengan aliansi NATO. Namun, nilai total aset Rusia yang dipegang oleh pemerintah AS belum dipublikasikan.[IT/r]