Iran Terpilih sebagai Wakil Presiden Majelis Umum PBB

Pada hari Kamis (8/6), negara-negara anggota PBB memilih presiden untuk sesi Majelis Umum berikutnya, yang akan dimulai pada bulan September dengan partisipasi pejabat tinggi dan pejabat tinggi dari berbagai negara dunia.

Mereka memilih Dennis Francis dari Trinidad dan Tobago sebagai presiden Majelis Umum PBB ke-78, yang akan menjadi presiden dewan pada pertengahan September.

Majelis Umum juga dengan suara bulat menunjuk kandidat Iran sebagai pelapor Komite Perlucutan Senjata dan Non-Proliferasi Majelis Umum dan anggota dewan komite.

Negara lain yang terpilih sebagai Wakil Presiden Majelis Umum PBB ke-78 adalah Kongo, Gambia, Maroko, Senegal, Uganda dan Zambia (Afrika), Malaysia, Singapura, Sri Lanka dan Uzbekistan (Asia-Pasifik), Estonia (Eropa Timur), Bolivia dan Suriname (Amerika Latin), serta Islandia dan Belanda (Eropa Barat dan lainnya).

Pemilihan tersebut tidak disambut baik oleh perwakilan AS dan rezim Zionis Israel di majelis karena mereka menggunakan podium untuk berbicara menentang pemilihan dan melontarkan tuduhan terhadap Iran.

Sebagai tanggapan, perwakilan Iran dalam sesi tersebut menolak tuduhan tersebut, menekankan bahwa pernyataan tersebut tidak relevan dengan agenda Majelis yang sedang dibahas.

Sebagai anggota pendiri Organisasi, Teheran selalu aktif berpartisipasi dalam Majelis, menghargainya sebagai organ pembuat kebijakan utama, dan memastikan bahwa agenda Organisasi sejalan dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat internasional, kata perwakilan tersebut, situs web PBB melaporkan. .

Dia juga menyuarakan penyesalannya bahwa anggota tertentu menyalahgunakan organ untuk mengejar agenda politik mereka.

Penunjukan Iran menentang misi AS di New York, yang telah sibuk melobi di kalangan diplomatik selama beberapa minggu terakhir untuk memblokir pemilihan Republik Islam untuk dua posisi tersebut.

Sebelumnya, pencalonan Iran untuk jabatan itu telah mendapat dukungan dari 56 anggota kelompok Asia-Pasifik.

Majelis Umum PBB adalah salah satu dari enam pilar PBB dan satu-satunya di mana 193 negara anggota memiliki suara.

Memiliki otoritas yang luas di bidang kerjasama politik, ekonomi, budaya dan sosial; memiliki hak untuk membahas dan membuat rekomendasi tentang hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup Piagam atau masalah apa pun yang berada dalam kompetensi organ PBB mana pun, untuk tujuan mempromosikan kerja sama internasional dalam skala global.[IT/r]