Blinken Memperingatkan Netanyahu: Keberadaan 'Israel' dalam Bahaya

Sebuah laporan oleh Axios pada hari Jumat (22/3) mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Blinken secara pribadi memperingatkan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan kabinet perangnya bahwa keberadaan Zionis "Israel" berada dalam bahaya dan bahwa mereka "mungkin tidak menyadarinya sampai semuanya sudah terlambat," sebuah sumber yang mengetahui pertemuan itu mengutip ucapan Blinken.

Sumber tersebut mengatakan kepada Axios bahwa dalam pertemuan tersebut, Blinken menekankan pentingnya merancang strategi yang koheren untuk periode pascaperang di Gaza. Tanpa rencana seperti itu, ia memperingatkan, Zionis “Israel” bisa menghadapi pemberontakan hebat yang sulit dibendungnya.

“Anda memerlukan rencana yang koheren, atau Anda akan terjebak di Gaza,” kata Blinken, menurut sumber tersebut.

Blinken lebih lanjut menyatakan kepastian bahwa Hamas akan melanjutkan operasinya di Jalur Gaza jika Zionis “Israel” memutuskan untuk melanjutkan jalurnya saat ini, dan bahwa kondisi seperti itu akan menjadi landasan bagi eskalasi lebih lanjut di masa depan.

Setelah pernyataan Blinken, Netanyahu terdengar berkata, "Kita akan sibuk selama beberapa dekade," menurut sumber tersebut.

Setelah pertemuan mereka, Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Zionis “Israel” mengakui “kebutuhan untuk mengevakuasi penduduk sipil dari zona perang di Gaza dan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan bahwa kami mengambil tindakan ke arah ini.”

"Tetapi saya juga mengatakan kepada Blinken bahwa kita tidak bisa mengalahkan Hamas tanpa pergi ke Rafah dan membongkar batalion yang tersisa di sana. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya berharap kita bisa melakukannya dengan dukungan AS tetapi jika perlu, kita akan melakukannya sendiri," dia ditambahkan.

Lebih dari satu juta warga Palestina saat ini mengungsi di Rafah. Afrika Selatan baru-baru ini mengeluarkan permohonan kepada Mahkamah Internasional untuk menambahkan ketentuan guna mencegah pembantaian yang akan datang.

Sebagai tanggapan, ICJ mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan tambahan yang akan diambil selain tindakan yang telah diperintahkan pada tanggal 26 Januari 2024. Pengadilan membenarkan penolakannya dengan alasan bahwa tindakan yang diperintahkan pada tanggal 26 Januari sudah cukup.

“Situasi berbahaya ini menuntut implementasi segera dan efektif dari tindakan sementara yang ditunjukkan oleh Pengadilan dalam Perintahnya tanggal 26 Januari 2024, yang berlaku di seluruh Jalur Gaza, termasuk di Rafah, dan tidak memerlukan indikasi tindakan sementara tambahan,” ujar pernyataan tersebut. Keputusan ICJ berbunyi.

Sebelumnya pada hari yang sama, Dewan Keamanan PBB memilih untuk menolak rancangan resolusi AS karena resolusi tersebut gagal mencakup gencatan senjata yang berkelanjutan dan tahan lama. Karena itu, Aljazair, China, dan Rusia memveto resolusi tersebut.

Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan seruan tersebut merupakan prasyarat bagi gencatan senjata yang memungkinkan berlanjutnya genosida di Gaza.

Utusan Rusia Vassily Nebenzia menyebut resolusi AS sebagai "penipuan standar Amerika" dan mengatakan bahwa Rusia tidak menoleransi seruan gencatan senjata yang tidak menghasilkan apa-apa.

“Tujuan keputusan Amerika adalah mengulur waktu dan tujuannya dipolitisasi agar Israel lolos dari hukuman,” kata Nebenzia.

Perwakilan Aljazair menyesalkan penolakan terhadap rancangan resolusi Aljazair sebelumnya.

Seandainya Dewan Keamanan mengadopsi resolusi Aljazair pada akhir Februari, hal ini dapat mencegah hilangnya ribuan nyawa tak berdosa, kata perwakilan Aljazair di PBB, Amar Benjama.[IT/r]