Pejabat Tinggi PBB dan LSM Akan Bertemu Terkait Larangan Taliban Terhadap Staf Wanita

Perintah yang dikeluarkan oleh otoritas Taliban segera menuai kecaman internasional, dengan pemerintah dan organisasi memperingatkan dampaknya terhadap layanan kemanusiaan di negara di mana jutaan orang bergantung pada bantuan.

Pembatasan terbaru datang kurang dari seminggu setelah Taliban melarang perempuan menghadiri universitas, memicu kemarahan global dan protes di beberapa kota Afghanistan.

Kementerian Ekonomi pada hari Sabtu (24/12) mengancam akan menangguhkan izin operasi LSM jika mereka gagal melaksanakan perintah tersebut.

Kementerian, yang mengeluarkan izin ini, mengatakan telah menerima "keluhan serius" bahwa perempuan yang bekerja di LSM tidak mematuhi aturan berpakaian Islami yang pantas.

“Pertemuan Tim Negara Kemanusiaan (HCT) dijadwalkan hari ini untuk berkonsultasi dan membahas bagaimana mengatasi masalah ini,” Tapiwa Gomo, petugas informasi publik Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, mengatakan kepada AFP.

HCT terdiri dari pejabat tinggi PBB dan perwakilan dari puluhan LSM Afghanistan dan internasional yang mengoordinasikan distribusi bantuan di seluruh negeri.

Pertemuan tersebut akan membahas apakah akan menangguhkan semua pekerjaan bantuan mengikuti arahan terbaru Taliban, kata beberapa pejabat LSM.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengatakan akan meminta penjelasan dari Taliban tentang perintah tersebut, mengutuk arahan kementerian tersebut.[IT/r]