Mantan PM Israel Merasa 'Tidak Bersalah' atas Pembunuhan Warga Palestina

Intifada kedua – biasa disebut Intifada al-Aqsa oleh orang Palestina – bermula pada September 2000, setelah pemimpin oposisi Israel saat itu Ariel Sharon menyerbu kompleks Masjid al-Aqsa di al-Quds Timur yang diduduki dengan pasukan Israel bersenjata lengkap.

Serangan ini memicu kemarahan meluas di antara orang-orang Palestina, yang baru saja menandai peringatan pembantaian Sabra dan Shatila 1982, melahirkan protes yang disambut dengan kebrutalan polisi Israel.

Warga Palestina di wilayah pendudukan kemudian turun ke jalan untuk mengutuk kebrutalan polisi Israel dan menyuarakan solidaritas dengan orang-orang yang menghadapi kekerasan di al-Quds dan Jalur Gaza. Polisi Israel lalu menembak mati 13 warga Palestina yang tidak bersenjata setelah demonstrasi.

Beberapa laporan mengatakan sekitar 3.000 orang Palestina tewas selama Intifada Kedua yang berakhir pada Februari 2005, tetapi Pusat Hak Asasi Manusia Palestina menyebutkan jumlah korban tewas di 4.973.

Pada 2019, Barak meminta maaf atas pembunuhan 2000 warga Palestina di bawah kepemimpinannya, tetapi komunitas Palestina di tanah yang diduduki menolak permintaan maafnya karena terlalu sedikit dan terlalu terlambat.

Membandingkan pernyataan itu, dia mengatakan pada hari Jumat bahwa dia tidak merasa bersalah, mengklaim bahwa situasi pada tahun 2000 mirip dengan "kebun binatang" sementara "kerusuhan" terjadi di seluruh Tepi Barat yang diduduki.

“Sejauh warga Arab Israel yang terbunuh, saya tidak bersalah,” katanya kepada surat kabar Yedioth Ahronoth seperti dilaporkan Press TV.

Barak juga menggambarkan Palestina sebagai “gajah di dalam ruangan” dalam politik Israel.

Rezim Tel Aviv “belum matang untuk proses politik, begitu pula dengan Palestina. Tetapi Israel tidak bisa sekaligus menjadi Yahudi … dan dominan” di Tepi Barat, tambahnya.

“Israel harus mengakui gagasan dua negara karena kita memburuk menuju … mayoritas Muslim, dan ini adalah ancaman utama bagi Israel.”

Palestina berusaha mendirikan negara merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza dalam batas-batas tahun 1967, dengan al-Quds Timur sebagai ibukotanya.

Namun, ekspansi pemukiman Israel yang agresif dan rencana aneksasi telah memberikan pukulan serius bagi prospek perdamaian.[IT/AR]